SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen PT Ithaca Resources Group yang dinilai responsif dan progresif dalam menyelaraskan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dengan arah pembangunan daerah. Langkah ini diharapkan menjadi pemantik bagi korporasi lain di Kutim untuk membangun pola kolaborasi yang serupa.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Januar Bayu Irawan, saat ditemui Pro Kutim usai menghadiri agenda Sosialisasi Hasil Pemetaan Sosial dan Konsultasi Rancangan Program PPM PT Ithaca Resources di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Rabu (24/6/2026).
“Kami sangat mengapresiasi posisi PT Ithaca Resources. Meskipun saat ini statusnya belum melakukan produksi atau masih dalam tahapan konstruksi, mereka sudah memiliki komitmen penuh untuk melakukan penetrasi ke Pemda dan memaparkan skala rencana programnya. Ini adalah langkah awal yang luar biasa,” ujar Januar Bayu Irawan.
Januar menjelaskan bahwa inisiatif yang diambil oleh PT Ithaca Resources (meliputi PT KNC, SNC, BNK, NWC, EPN, dan NKC) merupakan bentuk penangkapan visi yang cepat terhadap gaung kerja sama yang selama ini ditekankan oleh Pemkab Kutim. Kolaborasi ini dinilai strategis agar setiap anggaran yang digelontorkan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial dapat memberikan dampak yang optimal dan tepat sasaran bagi masyarakat.
Terkait mekanisme pelaksanaannya di lapangan, Januar menerangkan bahwa koordinasi seluruh program PPM atau Corporate Social Responsibility (CSR) akan tetap bermuara pada Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dimiliki pemerintah daerah.
Dalam struktur tersebut, Bappeda bertindak sebagai sekretaris yang memegang peranan krusial dalam menyinkronkan data pembangunan.
“Tugas kami di Bappeda selaku sekretariat TJSL adalah membuka dan menyajikan data kepada pihak perusahaan. Kami akan menunjukkan program-program prioritas pemerintah daerah yang belum bisa terlaksana atau belum ter-coever oleh kemampuan APBD. Di situlah ruang bagi perusahaan untuk masuk dan mengcavernya melalui program PPM mereka,” jelasnya.
Melalui skema keterpaduan program ini, Januar juga mengajak lapisan masyarakat di kecamatan hingga desa untuk ikut aktif memonitoring realisasi program di lapangan. Sinkronisasi ini nantinya akan dievaluasi secara berkala pada agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun depan, guna menakar efektivitas keterpaduan program yang bermuara pada peningkatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun-tahun mendatang.
Melihat keberhasilan koordinasi awal ini, Pemkab Kutim berencana untuk memperluas penetrasi kebijakan dengan mengumpulkan seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutim dalam waktu dekat.
“Ke depan, Pemkab Kutim akan mengadakan forum secara khusus yang mengundang perusahaan-perusahaan lain. Kita butuh kesepahaman yang sama di awal. Harapannya, melalui forum khusus tersebut, semua program CSR dari berbagai korporasi di Kutai Timur dapat benar-benar relate dan berjalan beriringan dengan program prioritas pemerintah daerah,” pungkas Januar.
