SANGATTA — Gelombang kritik warga Kutai Timur mencuat menyusul kecelakaan bus perusahaan yang menewaskan seorang warga. Sepekan setelah insiden tersebut, spanduk-spanduk bernada protes bermunculan di sejumlah ruas jalan utama Kota Sangatta.
Aksi pemasangan spanduk itu menjadi penanda keresahan publik terhadap aktivitas bus karyawan perusahaan yang melintas di jalan umum. Warga menyoroti lemahnya pengawasan serta belum adanya langkah tegas dari perusahaan maupun pemerintah daerah pascakecelakaan maut tersebut.
Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Kutai Timur, Yogi Oktanis, menilai kemunculan spanduk merupakan ekspresi kekecewaan sekaligus kecemasan warga.
“Kami tidak perlu heran dengan spanduk-spanduk itu. Itu adalah bentuk protes dan kegelisahan masyarakat Sangatta atas kondisi yang mereka hadapi sehari-hari,” ujar Yogi, Senin, 2 Februari 2026.
Menurut Yogi, keberadaan bus karyawan perusahaan yang melintas di jalan raya perkotaan telah lama dikeluhkan warga. Selain memicu kemacetan, bus-bus tersebut kerap terlibat kecelakaan lalu lintas. Ia menilai hingga kini belum terlihat respons konkret dari pemerintah daerah untuk memastikan keselamatan pengguna jalan.
“Pembiaran seperti ini justru membuka peluang terulangnya tragedi serupa,” katanya.
Hal senada disampaikan Sekretaris Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kutai Timur, Zambohari. Ia menyoroti lemahnya pengawasan terhadap operasional bus karyawan di jalan umum.
“Mereka tertib di dalam kawasan tambang, tapi di jalan raya sering kali ugal-ugalan,” ujarnya.
Zambohari menilai pemasangan spanduk menjadi peringatan penting bagi pemerintah agar segera mengambil langkah pengaturan yang lebih ketat demi keselamatan publik. Ia menyebut ruas Jalan Yos Sudarso, Sangatta Utara, sebagai salah satu titik yang kerap dipadati bus karyawan pada jam sibuk pagi dan sore hari.
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kutai Timur, Deo Datus Kacaribu, menegaskan persoalan keselamatan di jalan umum tidak boleh dianggap sepele.
“Jangan karena sudah terbiasa, pemerintah menutup mata dan perusahaan lepas tanggung jawab. Keselamatan semua orang dipertaruhkan,” katanya.
Ia menekankan bahwa lalu lintas kendaraan operasional perusahaan di jalan umum bukan persoalan sektoral, melainkan ancaman bagi seluruh warga.
Kecaman serupa juga datang dari kalangan pemuda. Kelompok Gerakan 20 Mei Kutai Timur (G20) turut mengkritisi aktivitas bus perusahaan PT Kaltim Prima Coal di jalan umum.
Koordinator G20 Mei Kutim, Erwin Febrian Syuhada, menyebut rangkaian kecelakaan maut di ruas utama Sangatta bukan lagi sekadar musibah, melainkan alarm atas kelalaian sistemik.
“Jalan umum yang seharusnya aman bagi warga justru berubah menjadi jalur industri dengan risiko tinggi. Ini tidak bisa terus ditoleransi,” ujarnya.
Ia menyoroti fakta bahwa korban kecelakaan berasal dari kelompok rentan, termasuk anak-anak dan masyarakat umum. Menurutnya, kondisi itu menunjukkan keselamatan publik belum menjadi prioritas utama.
Erwin menegaskan, ekspresi warga melalui spanduk tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan akumulasi dari rentetan peristiwa yang tak diiringi perubahan kebijakan berarti.
“Jika tidak segera ditanggapi dengan langkah nyata, ini sama saja membiarkan potensi korban berikutnya,” katanya.
