KUTAI TIMUR – Penurunan tajam kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Kutai Timur pada 2026 membawa konsekuensi langsung terhadap kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN). Salah satu yang terdampak adalah penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang kini menjadi sorotan.
APBD Kutim mengalami penyusutan signifikan, dari sebelumnya sekitar Rp9,8 triliun menjadi hanya Rp5,1 triliun. Berkurangnya dana Transfer ke Daerah (TKD) menjadi faktor utama yang memicu kondisi ini, sehingga sejumlah pos belanja harus dikaji ulang, termasuk belanja pegawai.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menjelaskan bahwa TPP tidak bisa dilepaskan dari struktur belanja pegawai yang memiliki batasan tertentu. Dalam aturan yang berlaku, porsi belanja pegawai maksimal hanya 30 persen dari total APBD.
Dengan kondisi fiskal yang melemah, ruang untuk mempertahankan besaran TPP seperti sebelumnya menjadi semakin sempit. Alhasil, penyesuaian pun dilakukan agar tetap sejalan dengan kemampuan anggaran.
“Dengan kondisi seperti ini, TPP harus dibagi secara proporsional,” ujarnya.
Tekanan terhadap anggaran semakin terasa dengan bertambahnya jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kutim yang kini mencapai sekitar 7.500 orang. Seluruhnya telah resmi diangkat dan menjadi bagian dari tanggungan anggaran daerah.
Kondisi tersebut membuat distribusi anggaran harus menjangkau lebih banyak pegawai, sehingga porsi yang diterima masing-masing menjadi lebih terbatas.
Meski demikian, Ardiansyah memastikan tidak ada perbedaan perlakuan antara PNS dan PPPK dalam pemberian TPP. Ia menegaskan bahwa seluruh ASN diperlakukan setara, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.
Di lapangan, dampak penyesuaian TPP ternyata tidak dirasakan sama oleh semua ASN. Mereka yang memiliki kewajiban finansial, terutama pinjaman dengan jaminan SK pengangkatan, menjadi pihak yang paling merasakan tekanan.
“Yang punya pinjaman dengan jaminan SK tentu lebih terasa dampaknya,” ungkapnya.
Sementara itu, ada juga ASN yang dinilai lebih mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut, tergantung pada kondisi ekonomi masing-masing individu.
Meski terjadi penyesuaian penghasilan, pemerintah daerah menilai daya beli masyarakat masih relatif stabil. Hal ini tercermin dari tingkat inflasi yang tetap terkendali, berada di kisaran 0,22 persen.
Untuk menjaga stabilitas tersebut, pemantauan harga kebutuhan pokok terus dilakukan, terutama menjelang momen hari besar keagamaan yang biasanya memicu lonjakan harga.
Ardiansyah pun menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh menjadi alasan turunnya kualitas pelayanan publik. Ia mengingatkan seluruh ASN agar tetap menjalankan tugas dengan optimal.
“Pelayanan publik harus tetap berjalan maksimal, itu yang paling penting,” tegasnya.
