Kutai Timur – Di balik forum resmi rapat paripurna DPRD Kutai Timur, Senin (30/3/2026), terselip pesan penting dari Bupati Ardiansyah Sulaiman: arah pembangunan daerah tengah berada di titik perubahan.
Dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Ardiansyah tidak hanya memaparkan angka-angka kinerja, tetapi juga membuka realitas ekonomi Kutai Timur yang sedang mengalami perlambatan.
Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat hanya 1,05 persen—turun tajam dari tahun sebelumnya. Sektor pertambangan, yang selama ini menjadi penopang utama, mulai menunjukkan penurunan kontribusi.
Namun, di balik perlambatan itu, muncul cerita lain yang tak kalah penting. Sektor non-pertambangan justru tumbuh pesat, bahkan mencapai 11 persen. Pertanian, industri pengolahan, hingga jasa mulai mengambil peran lebih besar dalam menopang ekonomi daerah.
Fenomena ini disebut Bupati sebagai awal pergeseran struktur ekonomi Kutai Timur—dari ketergantungan pada sumber daya alam menuju ekonomi yang lebih beragam dan berkelanjutan.
“Ini bukan sekadar angka. Ini tanda bahwa arah pembangunan kita mulai berubah,” ungkapnya.
Secara keseluruhan, kinerja pemerintah daerah tetap menunjukkan hasil positif. Realisasi pembangunan mencapai 91,74 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 76,48 poin.
Namun Ardiansyah juga tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi. Infrastruktur jalan, misalnya, baru mencapai kondisi mantap sebesar 34,78 persen—menjadi indikator bahwa pembangunan fisik masih harus dikejar.
Di sisi lain, pelayanan publik juga mendapat sorotan, terutama terkait kendala jaringan internet di sejumlah kecamatan yang menghambat layanan administrasi kependudukan.
Bupati bahkan menyinggung langsung peristiwa kebakaran di Desa Batu Timbau yang menghanguskan puluhan rumah. Ia menegaskan pemerintah daerah telah mengambil langkah cepat, termasuk penggunaan dana tidak terduga serta rencana penataan ulang kawasan permukiman terdampak.
Meski dihadapkan pada tantangan, pemerintah daerah tetap mencatat sejumlah capaian. Sepanjang 2025, Kutai Timur meraih 12 penghargaan dari tingkat provinsi hingga nasional—sebuah pengakuan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
Bagi Ardiansyah, capaian tersebut bukanlah akhir, melainkan pijakan untuk bekerja lebih baik ke depan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
“Yang kita capai hari ini adalah hasil kerja bersama. Dan yang belum tercapai harus menjadi dorongan untuk terus berbenah,” tutupnya.
