SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Semester I Tahun 2026 di Ruang Maratua, Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Timur, Jumat (6/3/2026). Kegiatan ini mengusung tema “Sinergi Menjaga Stabilitas Harga dan Mengakselerasi Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Mewujudkan Kalimantan Timur Sukses Menuju Generasi Emas”.
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji, sementara Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengikuti kegiatan secara virtual.
Turut hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Jajang Hermawan, Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni, serta para kepala daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.
Dalam laporannya, Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni menyampaikan bahwa digitalisasi keuangan daerah menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Hal tersebut tercermin dari capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 yang mencapai angka 97 persen dan menempatkan Kaltim dalam kategori “Digital”.
Menurutnya, berbagai langkah strategis telah dilakukan untuk mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah, di antaranya akselerasi transaksi non-tunai dalam belanja daerah, perluasan penggunaan QRIS di pasar dan sektor UMKM, serta dukungan pembayaran digital dalam kegiatan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM).
“Sinergi antara TPID dan TP2DD diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat digitalisasi ekonomi daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut juga diperkenalkan sistem MANDAU KALTIM, yakni sistem pengendalian inflasi berbasis data dan deteksi dini. Sistem ini dilengkapi dashboard terintegrasi yang berfungsi memantau indikator inflasi komoditas utama secara real time, termasuk mendeteksi potensi deviasi harga musiman.
Data yang dihimpun dalam sistem tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi secara lebih akurat dan responsif.
“Kekuatan sistem ini sangat bergantung pada disiplin input data dari seluruh kabupaten dan kota. Pengendalian inflasi harus berbasis data, bukan sekadar respons reaktif,” tegas Sri Wahyuni.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Kaltim Jajang Hermawan memaparkan bahwa inflasi Kalimantan Timur pada Februari 2026 secara tahunan berada di level 4,64 persen. Berdasarkan survei harga komoditas pangan di wilayah Benua Etam, beberapa komoditas masih perlu mendapat perhatian akibat peningkatan permintaan, gangguan produksi, hambatan distribusi, serta faktor anomali cuaca.
“Melalui forum ini, sejumlah rekomendasi pengendalian inflasi juga disepakati, di antaranya penguatan peran distributor melalui forum distribusi, perluasan kerja sama antar daerah penghasil komoditas, serta replikasi budidaya komoditas pangan strategis di wilayah dengan produktivitas tinggi,” sebutnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan memperkuat operasi pasar, memastikan kelancaran distribusi bahan pangan, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar berbelanja secara bijak, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan, diharapkan stabilitas harga di Kalimantan Timur dapat terus terjaga sekaligus mendorong percepatan transformasi digital dalam sistem keuangan daerah,” tutupnya.
