Jakarta — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan posisinya sebagai mitra kritis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam Konsolidasi Nasional (Konsolnas) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar di Ballroom Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 29 April 2025. Agenda tersebut dihadiri 1.583 anggota legislatif PKS dari DPR RI, DPRD provinsi, hingga kabupaten/kota, sekaligus memperingati Milad ke-23 partai.
Mereka adalah wajah-wajah PKS dari pelosok nusantara yang datang membawa semangat membangun, menyatukan barisan untuk arah baru perjalanan partai dalam era pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Di antara lautan peserta itu, hadir pula para kader PKS dari Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur (Kaltim), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim Jimmi. Ia menjadi representasi suara PKS dari wilayah timur Indonesia yang juga turut menyambut ajakan konsolidasi nasional dengan semangat penuh keyakinan.
“PKS ingin menunjukkan komitmennya mendukung program-program pemerintah yang pro-rakyat dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan,” ujar Jimmi dalam wawancaranya dengan ulinborneo.id melalui sambungan pesan WhatsApp.
Konsolnas ini bukan sekadar pertemuan seremonial tahunan. Di balik layar, ada strategi besar yang sedang disusun. PKS, yang sebelumnya dikenal sebagai partai oposisi, kini bersiap membuka lembaran baru dalam hubungan politik nasional. Melalui arahan langsung dari Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu, seluruh kader diminta merapatkan barisan untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo.
Namun, seperti yang ditegaskan Jimmi, dukungan itu bukan tanpa syarat. Kebijakan yang tidak memihak rakyat tetap akan dievaluasi sebelum ditetapkan melalui mekanisme yang diatur undang-undang. PKS tetap menjaga identitasnya sebagai partai yang mengedepankan aspirasi rakyat.
“Kami ingin kebijakan yang hadir adalah yang terbaik untuk rakyat, sifatnya kritikan yang konstruktif lah,” lanjut Jimmi.
Momentum Milad ke-23 ini dimanfaatkan untuk refleksi perjalanan panjang PKS dalam dunia politik Indonesia. Sejak era reformasi, PKS tumbuh sebagai partai kader yang konsisten mengawal isu-isu moral, keadilan sosial, dan pelayanan publik.
Kini, dengan perubahan peta kekuasaan di tingkat nasional, PKS memilih langkah yang berani: menjadi mitra strategis pemerintah dengan pendekatan supportive but critical. Di berbagai ruang diskusi internal, partai ini ingin memastikan bahwa setiap dukungan terhadap kebijakan negara tetap mengakar pada nilai-nilai perjuangan yang membela kepentingan rakyat.
Tak hanya berhenti di Jakarta, gema Konsolnas ini akan dibawa pulang ke daerah-daerah. Jimmi menyebut bahwa kader PKS di Kutim siap menyinergikan hasil konsolidasi ke dalam kebijakan lokal. Fokus utamanya adalah mendukung pembangunan infrastruktur yang inklusif, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pemerintahan yang bersih dan efektif.
“Dukungan ini menjadi penting dalam menciptakan stabilitas politik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Langkah-langkah ini selaras dengan arah kebijakan nasional yang kini menekankan pentingnya stabilitas politik sebagai fondasi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.
Dengan kehadiran 1.583 anggota legislatif PKS dalam satu ruang yang sama, acara ini menjadi simbol penting tentang kesiapan partai dalam menghadapi dinamika politik lima tahun ke depan. PKS tidak lagi sekadar menjadi pengamat dari luar lingkar kekuasaan, melainkan aktor penting yang berperan aktif dalam mengawal kebijakan dari dalam sistem.
Konsolidasi ini juga menjadi bukti bahwa partai politik, bila dikelola dengan visi dan kaderisasi yang kuat, dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam demokrasi Indonesia. Meskipun menempuh jalur baru dalam dinamika kekuasaan nasional, PKS tetap membawa komitmen lama yang tak tergoyahkan, keberpihakan pada rakyat.
Konsolidasi ini, pada akhirnya, adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir di Senayan hingga ke pelosok daerah, adalah kebijakan yang berpihak, berkeadilan, dan bermartabat. Seperti kutipan yang berulang kali disampaikan oleh kader-kader PKS dalam acara tersebut ,“Berubah boleh, tapi tidak kehilangan arah.”
PKS kini berada di persimpangan yang menentukan, menjadi mitra kritis pemerintah atau menjadi partai yang hanya bersorak di luar pagar kekuasaan. Pilihan telah dibuat. Dan dengan konsolidasi ini, PKS menegaskan, bahwa suara rakyat akan tetap menjadi kompas utama dalam setiap langkahnya. (*)